Company Profile

SIUP : 517/84/35.73.407/2014
HO : IG/1507/PERIJ/IX/2014
AHU : AHU-01458.40.20.2014
TDLPK : 519/1175/35.73.311/2009
NPWP : 02.239.913.3-652.000 a.n PT. LPK Nasional Indonesia
TDP : 130.81.74.00359

Perlindungan Konsumen adalah faktor strategis bangsa dan negara Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian dalam arti daya saing perdagangan yang kuat, sehat dan efisien. Perlindungan konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sangat menonojolkan sisi keseimbangan untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen yang memiliki itikad baik dan pelaku usaha yang jujur serta bertanggung jawab. Undang-undang ini juga mengintegrasikan serta memperkuat bidang Perlindungan Konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen secara umum adalah :

  • Menyeimbangkan serta membangun pemberdayakan konsumen, dengan mengangkat harkat dan martabat konsumen melalui cara meminimalisir efek dan akses negative pemakaian barang dan jasa;
  • Meningkatkan kesadaaran pelaku usaha agar bersikap wajar, jujur, bertanggung jawab serta menyediakan barang atau jasa yang berkualitas;
  • Menciptakan kerangka dan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, kebebasan informasi serta akses memperoleh informasi.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Tujuan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) secara khusus adalah:

  1. Bahwa Lembaga Penggugat adalah pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur secara khusus sebagaimana Pasal 46 Ayat (1) Huruf c UUPK yang berbunyi Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau Yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor: 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan status Lembaga adalah Badan Hukum Perseroan telah memenuhi yang dipersyaratkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku Usaha yang di duga melanggar Undang-undang ke Peradilan Umum (Pasal 46 Ayat (2) UUPK);
  2. Bahwa Lembaga Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-undang. Bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh Lembaga tertentu yang memiliki Legal Standing;
  3. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa “PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atau disingkat LPKNI” adalah Perseroan Nomor : AHU-04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan badan hukum Perseroan dan PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia memiliki NPWP dengan nomor 02.239.913.3-652.000 yang berkedudukan di Kota Malang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Salinan Akta Notaris No. 153 tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga berwenang mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini adalah konsumen beracara di Pengadilan.
  4. Bahwa Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana di maksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut:
  5. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  6. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif permakaian barang dan/atau jasa;
  7. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  8. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  9. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh seikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  10. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen;
  11. Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;
  12. Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum berdasarkan legal standing Pasal 46 Ayat (1) huruf c UUPK;
  13. Menggugat Pelaku Usaha di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal 23 UUPK;
  14. Membuka kantor Advokat, Pengacara, Penasehat hukum, Konsultan Hukum, Jasa hukum yang meliputi : Pemberi Pelayanan Hukum (legal service), Pemberi Nasehat Hukum (legal Advice), Pemberi Konsultan Hukum (legal consultant), pemberi pendapat hukum (legal opinion), pemberi informasi hukum (legal information), Menyusun kontrak (legal drafting), membela kepentingan klien (legal litigation), mewakili klien di Pengadilan (legal representation), memberi bantuan hukum Cuma-Cuma (legal aid), membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak-hak konsumen;
  15. Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan biro Penyelesaian sengketa secara arbitrase, mediasi, rekonsiliasi;
  16. Membuka kantor Kurator dan mediator;
  17. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  18. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
  19. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  20. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan;
  21. Melakukan pengawasan Bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
  22. Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid, atau koran atau media sejenisnya;
  23. Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal;
  24. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa;
  25. Menyelenggarakan seminar, workshop, symposium, dan uji kopetensi, menerbitkan sertifikat uji kopetensi;
  26. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikut penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kopetensi;
  27. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku.