Respon LPKNI Terhadap Pidato Bapak Presiden Jokowi

Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) merespon pidato Kepala Negara Kepala Pemerintahan Presiden RI Joko widodo terkait penundaan utang bagi UMKM selama 1 ( satu ) tahun dan adanya wabah virus corona, Pidato tersebut sudah diketahui berbagai kalangan masyarakat, namun konsumen masih dibingungkan mekanismenya, nyatanya Debcollector masih tetap aktif menagih para debitur yang menunggak, dan lembaga perbankan juga tidak menghiraukan pidato Presiden Joko widodo tersebut bahkan membuat pengumuman disosial media yang isinya para debitur diharuskan tetap membayar utang sesuai yang diperjanjikan. Karena kesimpang siuran berita tersebut Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia LPKNI mengeluarkan maklumat yang pada intinya menghimpun para konsumen yang ingin mengikuti himbauan Presiden Joko Widodo untuk menunda angsuran selama 1 (satu) tahun, agar mengisi formulir yang telah disediakan secara online [ disini ], selanjutnya konsumen/Debitur akan diwakili LPKNI melalui mekanisme surat kuasa, LPKNI berkirim surat kepada Bank/Finance/Lembaga keuangan lainnya mewakili debitur agar Bank/Finance berkenan memberi penanguhan 1 tahun sebagaimana pidato Presiden Joko widodo dimaksud. Upaya hukum berikutnya apabila pihak Bank/Finance tidak berkenan, maka secara perwakilan LPKNI akan menghadap Presiden Joko Widodo agar pidato tersebut berkenan ditingkatkan menjadi KEPRES dan atau para debitur dapat menempuh jalur hukum yang lain seperti Gugatan class action agar bank/Finance komitmen dalam menjalankan Pidato Presiden Joko Widodo tersebut, setelah LPKNI membuka formulir pendaftaran beberapa hari saja pesertanya sangat membludak tercatat sampai hari ini sudah ratusan konsumen yang mendaftar secara online.

Bagikan melalui :

26 komentar untuk “Respon LPKNI Terhadap Pidato Bapak Presiden Jokowi”

  1. Sangat setuju klo emang keputusan presiden menundakan angsuran 1tahun karena wabah virus korona kita kondumen bingung dalam keadaan kayak gini depkolektor tiap hari bahkan sehari bisa 5sd6 x menagin lewat Washap,sedangkan semua kerjaan tutup .yg di keluhkan lagi dalam keadaan lockdown gk ada pemasukan malah kantor pencairan dana bpjs ketenagakerjaan tutup it membuat masyarakat mengeluh .

    1. Kebijakan tiap bank & finance berbeda-beda, dikarenakan hingga saat ini pun belum ada aturan jelas mengenai penundaan pembayaran hutang selama 1 tahun, sesuai pidato Bapak JokoWi.
      Disini kami bersifat membantu dengan cara anda mengisi form, yang tersedia dimana nanti kami akan mengirimkan surat kuasa yang nanti anda dapat kirim ke finance anda untuk nanti diperitimbangkan lebih lanjut.

  2. Jumat 03/04/20 saya ke kantor suzuki finance,
    Ternyata suruh isi formulir juga, tapi ada yg memberat kan, misal angsuran/tenor tinggal 40x/bulan,,ajukan keringanan 6bulan,saya di jelaskan ada bunga yg harus di bayar 1,7jt,,,,,,,
    Yg bikin berat tenor juga di tambah jadi 46 bulan lagi,,,,, ini yg bikin berat,,, ada solusi yg lain ga yah

    1. Untuk itu, konsumen harus berserikat apabila pihak finance tidak menyetujui penawaran yang diajukan oleh Konsumen dan LPKNI, maka finance tersebut akan kita gugat secara kelompok atau Gugatan Class Action.

  3. Saya dari aceh udah penah mengajukan kepada pihak bersangkutan, tp malah bulan angsuran kami nambah Dan angsuran di perkecil. Dan tiap bulan harus tetap bayar. Dan saya hitung” malah hutang bertambah. Jadi saya batalkan aja. Kmudian saya udah isi formulir di LPkNI katanya semoga ada titik terang. Karna sakin takutnya sepeda motor ditarik kami sampai pinjam uang buat nutupi pembayarannya mulai dari bulan 3.

    1. Untuk tiap bank/finance memang memiliki program keringanannya masing-masing, namun sayangnya masih banyak kami temui laporan dimana program tersebut malah memberatkan para konsumen. Disinilah LPKNI mencoba membantu para konsumen dengan langkah pertama dengan memberikan surat kuasa permohonan penundaan hutang, dimana jika pihak bank/finance tidak memberi tanggapan positif, LPKNI dan para konsumen akan melakukan Gugatan Class Action (Berkemlompok).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *