Sistem Pendaftaran Kepengurusan LPKNI

Berikut adalah Pedoman / Tata Cara Pendaftaran Pengurus LPKNI

1. Silahkan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.

Pastikan seluruh data yang Anda isikan benar.

2. Setelah mendaftar, anda akan dibawa ke halaman login.  ( anda tidak dapat login sebelum melakukan aktivasi melalui email : buka email dan klik link yang kami kirim untuk aktivasi )

3. Untuk para pejabat pada tiap divisi (3 posisi teratas) memiliki biaya administrasi yang digunakan untuk pengurusan izin usaha (OSS), pengurus yang bermaksud upgrade posisi menjadi pejabat klik menu ‘upgrade’ pada halaman member ( selama posisi pejabat masih tersedia ).

4. Sedangkan untuk anggota selain pejabat utama tidak perlu melakukan pembayaran (gratis). Anda dapat memeriksa struktur kepengurususan LPKNI yang masih tersedia dengan mengklik ICON pada struktur : Pusat | Provinsi | Kota/Kabupaten.  Halaman struktur akan di update berkala jika ada user / member / anggota LPKNI baru.

5. Di dalam member area, anda dapat melakukan edit profil, menerima informasi, membeli produk dan menerima invoice/nota pembelian. ( detail member area )

Daftar Istilah dan Pengertian

  • Pejabat LPKNI adalah Pengurus Organisasi LPKNI yang memiliki wewenang menjalankan organisasi, menerima Pengaduan, surat menyurat karena Orang tersebut di lengkapi dengan Ijin di OSS,mendapat KOP Surat dan stempel, mendapat SK dari Presiden LPKNI ( SIUP,TDP,HO,Akte Pendirian,Pengesahan Organisasi dari Kementrian Hukum dan Ham) lihat di Profil dan hak pembagian hasil pendapatan sesuai perjanjian dan untuk bergabung menjadi Pejabat LPKNI di tingkat Pusat biayanya Nego sesuai kapasitas bisa berbentuk SDM,Source dan untuk Pejabat LPKNI di Provinsi Rp. 5.300.000,- dan Untuk di Tingkat Kota/Kabupaten Rp. 3.700.000,-
  • Pengurus LPKNI adalah Orang yang bergabung dengan LPKNI secara gratis yaitu pada posisi Nomor 4 – 20 distiap struktur Organisasi tidak diberi kewenangan menjalankan organisasi berkantor di rumahnya sendiri dan apabila menerima pengaduan dan atau pekerjaan jasa hukum, dan atau jasa lainnya harus dikomunikasikan dengan pejabat LPKNI di setiap Kota/Kabupaten atau provinsi.
  • Kepala Detasemen Khusus dan anggota Detasemen Khusus adalah Orang yang bergabung dengan LPKNI karena ada Gugatan Class Action atau karena mendapat perlindungan dan pengamanan kendaraan dari sita/rampas pihak finance atau Bank
  • Anggota LPKNI /CA adalah Orang atau Konsumen bergabung dengan LPKNI , karena alasan Gugatan Class Action atau hanya ingin mendapat perlindungan dari rampas atau sita dari finance atau Bank berbiaya Rp. 1.150.000,- Donasi Untuk aktivitas Gugatan di PN mendapat Hak Perlindungan selama masa Gugatan berlangsung mendapat fasilitas fitur Sirkuit SOS dalam HP alias Panggilan Darurat keanggotaan CA terbatas satu tahun dan dapat di perpanjang.
  • Pejabat LPKNI di tingkat Pusat disebut Kepala Departemen di Tingkat Provinsi adalah Kepala direktorat, di tingakat Kota / Kabupaten disebut Kepala Biro di tandai dengan ID Card Merah Untuk Pusat dan Hijau Untuk Provinsi dan Kuning Untuk Kota / Kabupaten.
  • Suara Konsumen adalah Koran/Majalah cetak dan atau elektronik resmi yang di kelola oleh LPKNI, wartawan suara konsumen dilengkapi dengan kartu pers dalam setiap liputannya tidak di pungut biaya.
  • Dalam struktur LPKNI ada Organisasi sayap yang didirikan untuk melindungi aktivitas profesi seperti ; Perhimpunan Bekam dan alternatif Nasional Indonesia ( PBNI ) dan Perhimpunan Driver Online Indonesia ( PDOI ) dan Lembaga Bantuan Hukum Nasional Indonesia (LBHNI)
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia di singakat LPKNI bertaraf Internasional dan oleh karenanya berbadan Hukum Perseroan sehingga satu satunya di Indonesia LPKSM berbadan hukum PT sebagaimana di atur dalam pasal 46 Ayat huruf c UUPK. dan seluruh Aktivitas di Pengadilan di jalankan oleh Pejabat atau pengurus LPKNI yang sudah berstatus Advokat serta profesi lain yang terkait dengan Perlindungan Konsumen.

Salam Perjuangan LPKNI

Bagikan melalui :